Jakarta, 17 November 2026 – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya penguatan ekosistem halal di berbagai daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pengembangan ekosistem halal dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sertifikasi produk, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas, kepercayaan konsumen, serta peluang pemasaran produk lokal. BPJPH mendorong keterlibatan pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pendamping, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem jaminan produk halal yang lebih terintegrasi. Melalui pendekatan tersebut, UMKM diharapkan mampu meningkatkan standar produksi sekaligus memperluas jangkauan pasar domestik maupun internasional. Penguatan ekosistem halal juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing berkelanjutan.
Pengembangan industri halal di tingkat daerah memiliki peran penting mengingat sebagian besar pelaku UMKM tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik usaha yang berbeda. Produk makanan dan minuman, kosmetik, serta berbagai kebutuhan konsumen menjadi sektor yang berkaitan erat dengan penerapan standar halal. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha membutuhkan pemahaman mengenai bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga prosedur pengajuan sertifikasi. BPJPH menilai bahwa peningkatan literasi mengenai jaminan produk halal dapat membantu UMKM mempersiapkan kebutuhan administrasi dan teknis secara lebih baik. Dengan dukungan pendampingan yang memadai, pelaku usaha kecil memiliki kesempatan lebih besar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku tanpa harus menghadapi hambatan yang berlebihan.
Salah satu aspek penting dalam penguatan ekosistem halal adalah peningkatan akses terhadap layanan sertifikasi yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha di daerah. Ketersediaan informasi, pendampingan proses produk halal, serta koordinasi dengan lembaga terkait menjadi faktor yang dapat mempercepat kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan. Pemerintah juga memiliki skema sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan tertentu, termasuk mekanisme pernyataan pelaku usaha atau self declare. Namun, penerapan mekanisme tersebut tetap harus mengikuti persyaratan mengenai bahan, proses produksi, dan kriteria produk yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi yang tertib diharapkan mampu meningkatkan kepastian bagi konsumen sekaligus membantu pelaku usaha membangun reputasi produknya.
Dari sisi ekonomi, penguatan ekosistem halal berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha dan perluasan pasar produk daerah. Sertifikasi halal dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepercayaan konsumen karena memberikan kepastian mengenai pemenuhan standar kehalalan produk. Bagi UMKM yang ingin memasuki jaringan distribusi lebih luas, kesiapan administrasi dan konsistensi kualitas menjadi aspek penting dalam menjalin kerja sama dengan mitra usaha. Selain itu, meningkatnya perhatian terhadap produk halal di berbagai negara membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk mengembangkan pasar ekspor. Meski demikian, kemampuan bersaing tetap bergantung pada kualitas produk, harga, kapasitas produksi, inovasi, serta pemenuhan persyaratan perdagangan di negara tujuan.
Keterlibatan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pengembangan ekosistem halal dapat berjalan sesuai kebutuhan pelaku usaha setempat. Dukungan dapat dilakukan melalui penyediaan informasi, pelatihan, fasilitasi sertifikasi, serta penguatan jaringan pemasaran produk UMKM. Pemerintah daerah juga memiliki peluang untuk mengintegrasikan program pengembangan industri halal dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas usaha. Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, komunitas bisnis, serta pelaku industri dapat membantu memperluas jangkauan layanan bagi UMKM. Pendekatan kolaboratif tersebut diperlukan agar penguatan ekosistem halal tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sentra produksi dan kawasan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Selain sertifikasi, peningkatan daya saing UMKM membutuhkan perhatian terhadap pengelolaan usaha secara menyeluruh. Pelaku usaha perlu didorong untuk menerapkan standar kebersihan, menjaga konsistensi bahan baku, meningkatkan kualitas kemasan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran. Penguatan rantai pasok halal juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahan dan proses produksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, pengembangan ekosistem halal memerlukan koordinasi antara penyedia bahan, produsen, distributor, dan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan. Dengan sistem yang terhubung secara lebih baik, pelaku UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
BPJPH memandang penguatan ekosistem halal daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan memperkuat posisi produk Indonesia dalam persaingan pasar. Keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan berkelanjutan, mulai dari peningkatan pemahaman pelaku usaha hingga penyediaan layanan sertifikasi dan pengembangan akses pasar. Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga diperlukan agar berbagai kendala yang dihadapi UMKM dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung pertumbuhan industri halal. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan kesempatan pemasaran, UMKM di berbagai daerah diharapkan dapat berkembang menjadi penggerak ekonomi yang semakin kompetitif dan berkelanjutan.