Jakarta, 21 November 2026 – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam membentuk tatanan dunia baru dengan menghidupkan kembali semangat Dasasila Bandung. Pendiri FPCI Dino Patti Djalal menilai Indonesia memiliki pengalaman diplomasi dan pengaruh internasional yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi perubahan geopolitik global. Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi negara berkekuatan menengah yang mengikuti perkembangan hubungan internasional tanpa memberikan kontribusi nyata. Sebaliknya, Indonesia perlu meningkatkan perannya sebagai negara yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan dan menawarkan solusi terhadap persoalan dunia. Gagasan tersebut disampaikan dalam pembukaan Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) ke-10 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (21/11/2026). Melalui forum tersebut, FPCI mengajak berbagai pihak mempertimbangkan kembali kontribusi Indonesia dalam membangun sistem internasional yang lebih menghormati hukum dan kerja sama antarnegara.
Dalam sambutannya, Dino Patti Djalal menegaskan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat internasional. Salah satu pencapaian penting tersebut adalah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung sebagai pedoman hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip tersebut menekankan penghormatan terhadap kedaulatan, persamaan kedudukan, penyelesaian sengketa secara damai, serta penolakan terhadap penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Dino menilai nilai-nilai tersebut masih relevan ketika dunia menghadapi berbagai konflik bersenjata dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman berkontribusi dalam pembentukan dan pengembangan berbagai forum kerja sama internasional. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu penggerak diplomasi multilateral.
Dino kemudian mengusulkan pembentukan inisiatif baru yang disebut Bandung 2.0 sebagai pengembangan dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang melibatkan 29 negara Asia dan Afrika, gagasan Bandung 2.0 dirancang untuk mempertemukan negara-negara berkekuatan menengah dari berbagai kawasan dunia. Koalisi tersebut tidak hanya terbatas pada negara berkembang di belahan bumi selatan, tetapi juga dapat melibatkan negara-negara dari kawasan utara, timur, dan barat. Menurut Dino, pendekatan yang lebih luas diperlukan agar kerja sama internasional tidak hanya bergantung pada keputusan negara-negara besar. Negara-negara berkekuatan menengah dinilai memiliki kesempatan untuk membangun kesepahaman berdasarkan kepentingan bersama dan penghormatan terhadap aturan internasional. Melalui koalisi tersebut, Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu pelopor dalam memperkuat kembali multilateralisme yang menghadapi berbagai tantangan.
Gagasan Bandung 2.0 juga diarahkan untuk mendorong masyarakat internasional kembali menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip Dasasila Bandung. Dino menilai penghormatan terhadap hukum internasional merupakan landasan penting dalam menciptakan hubungan antarnegara yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Ia menyoroti berbagai persoalan global yang menunjukkan semakin besarnya tantangan terhadap efektivitas lembaga internasional dalam menyelesaikan konflik. Dalam pandangannya, kerja sama negara-negara berkekuatan menengah dapat membantu memperkuat institusi multilateral dan membuka ruang penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi. Koalisi tersebut juga diharapkan mampu mempertemukan negara-negara yang memiliki perbedaan kepentingan tanpa harus membentuk kelompok yang saling berhadapan. Dengan demikian, Bandung 2.0 dipandang sebagai gagasan untuk memperluas kerja sama dan membangun kembali kepercayaan dalam hubungan internasional.
Selain menyoroti Dasasila Bandung, Dino mengingatkan sejumlah keberhasilan diplomasi Indonesia yang pernah memberikan pengaruh terhadap perkembangan aturan internasional. Salah satu contohnya adalah Deklarasi Djuanda 1957 yang memperjuangkan pengakuan terhadap konsep negara kepulauan. Prinsip tersebut kemudian memperoleh pengakuan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Menurut Dino, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh internasional tidak selalu ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau militer semata. Gagasan yang kuat, konsistensi diplomasi, dan kemampuan membangun dukungan dari berbagai negara juga dapat menghasilkan perubahan penting. Ia menilai pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam menyusun strategi diplomasi yang lebih aktif menghadapi tantangan global saat ini.
Konferensi CIFP 2026 sendiri mengangkat tema besar mengenai politik luar negeri bebas aktif dan upaya menjaga Indonesia serta tatanan dunia agar bergerak ke arah yang lebih baik. Penyelenggaraan tahun ke-10 tersebut menghadirkan berbagai pembahasan mengenai perubahan geopolitik, masa depan ASEAN, peran negara berkekuatan menengah, serta perkembangan teknologi yang memengaruhi hubungan internasional. Forum tersebut juga membahas keamanan maritim, mineral kritis, kecerdasan buatan, dan tantangan terhadap sistem perdagangan global. Sebanyak 102 pembicara dijadwalkan berpartisipasi dalam 29 sesi diskusi yang melibatkan diplomat, akademisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat. Kehadiran berbagai kalangan tersebut diharapkan memperluas pertukaran pandangan mengenai pilihan kebijakan luar negeri Indonesia. FPCI juga menekankan pentingnya mempertahankan prinsip demokrasi dan reformasi sebagai bagian dari fondasi Indonesia dalam menjalankan peran internasional.
Melalui gagasan Bandung 2.0, FPCI berharap Indonesia dapat memperkuat tradisi politik luar negeri bebas aktif dengan mengambil inisiatif yang memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan dunia. Dino Patti Djalal menilai perubahan distribusi kekuatan global membuka kesempatan bagi negara-negara berkekuatan menengah untuk memainkan peran yang lebih besar. Namun, gagasan pembentukan koalisi tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama, negara yang dapat terlibat, serta agenda yang akan diperjuangkan bersama. Dukungan diplomatik dan kesamaan prinsip menjadi faktor penting apabila inisiatif tersebut ingin diwujudkan dalam kerja sama internasional yang konkret. Indonesia juga perlu mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus menjaga hubungan baik dengan berbagai mitra internasional dalam mengembangkan gagasan tersebut. FPCI berharap semangat Dasasila Bandung dapat kembali menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai, inklusif, dan berlandaskan hukum internasional.