Palu, 14 November 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang disebut berupaya menggoyahkan kedudukannya sebagai kepala negara. Pernyataan tersebut disampaikan ketika membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan adanya tekanan yang menurutnya berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki sistem pengelolaan kekayaan negara. Ia menyatakan tidak akan mengubah komitmen pengabdiannya hanya karena menghadapi ancaman politik maupun tekanan dari kelompok tertentu. Kepala Negara juga menekankan pentingnya menjaga kepentingan rakyat sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan.
Prabowo menyampaikan bahwa berbagai tekanan dapat muncul ketika pemerintah berusaha melakukan pembenahan terhadap sistem yang dianggap belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ia menyinggung kemungkinan adanya pihak yang menggunakan pengaruh ekonomi dan politik untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam pidatonya, Presiden menyebut praktik pembelian pengaruh terhadap pejabat sebagai salah satu persoalan yang perlu diwaspadai. Ia juga mengungkapkan bahwa pihak yang tidak berhasil memengaruhi keputusan pemerintah dapat berusaha menciptakan tekanan melalui berbagai cara. Namun, pernyataan tersebut disampaikan sebagai pandangan Presiden mengenai tantangan yang dihadapinya, bukan sebagai pengumuman hasil penyelidikan terhadap individu atau kelompok tertentu.
Di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah, Prabowo menyampaikan pernyataan tegas mengenai sikapnya terhadap tekanan tersebut. Ia menegaskan tidak akan takut menghadapi pihak yang berusaha menggoyahkan pemerintahannya melalui ancaman demonstrasi maupun kerusuhan. Presiden mengaitkan ketegasan tersebut dengan perjalanan pengabdiannya sejak berkarier di lingkungan militer. Menurutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap tersebut menjadi bagian dari pesan politik yang disampaikannya dalam forum Muhammadiyah. Meski demikian, kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan demonstrasi secara damai tetap merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dibedakan dari tindakan kekerasan atau perusakan.
Dalam pidato yang sama, Prabowo menyoroti persoalan pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia menyebut adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya nasional, tetapi kemudian membawa hasilnya ke luar negeri. Presiden menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki melalui kebijakan yang memastikan kekayaan negara memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat. Ia juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap fasilitas dan perizinan usaha yang diberikan pemerintah. Menurut Prabowo, pembenahan sistem ekonomi merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden turut mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan praktik suap dan pengaruh kepentingan ekonomi dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Ia menyebut bahwa jabatan strategis, termasuk menteri dan pejabat tinggi lainnya, dapat menjadi sasaran pihak yang berusaha memperoleh keuntungan melalui pengaruh politik. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menggambarkan tantangan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Meski demikian, Prabowo tidak merinci identitas pihak yang dimaksud maupun mengumumkan perkara hukum tertentu dalam kesempatan tersebut. Dugaan pelanggaran hukum tetap memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Prabowo juga menegaskan bahwa pengabdiannya kepada bangsa merupakan komitmen yang telah dibangun sejak usia muda. Ia mengingat kembali pengalamannya ketika masih menjadi perwira militer dan menyatakan bahwa berbagai risiko telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Karena itu, tekanan yang muncul dalam menjalankan pemerintahan tidak membuatnya ingin meninggalkan tanggung jawab sebagai Presiden. Kepala Negara menyampaikan bahwa dirinya telah mengucapkan sumpah untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Ia juga mengaku tidak dapat mengabaikan kondisi masyarakat yang masih menghadapi kemiskinan ketika Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pernyataan tersebut menjadi dasar penegasannya untuk melanjutkan agenda pembenahan pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan perhatian terhadap peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam menjaga persatuan nasional. Ia menyebut Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam sebagai organisasi yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Menurut Prabowo, para tokoh agama dan pemimpin organisasi kemasyarakatan memahami persoalan yang dihadapi warga karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai daerah. Ia juga menyinggung dukungan dari kelompok petani dan nelayan sebagai bagian penting dari kekuatan sosial bangsa. Pernyataan mengenai dukungan tersebut merupakan penilaian Presiden dalam pidatonya, sementara sikap resmi masing-masing organisasi tetap ditentukan melalui mekanisme kelembagaan mereka sendiri.
Presiden kemudian menghubungkan agenda pembenahan ekonomi dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Ia menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya memperbaiki sistem yang dinilai belum berjalan sesuai kepentingan masyarakat luas. Pengelolaan kekayaan negara menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan penerimaan negara, kesempatan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut membutuhkan tata kelola yang transparan, pengawasan terhadap penggunaan sumber daya, serta penegakan hukum yang konsisten. Keberhasilan program pemerintah juga perlu diukur melalui hasil nyata, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan ekonomi.
Pernyataan Prabowo di hadapan peserta Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah memperlihatkan sikap politiknya dalam menghadapi tekanan sekaligus menegaskan prioritas pembenahan pengelolaan kekayaan negara. Presiden menyatakan tidak akan mundur dari komitmennya meskipun menghadapi pihak-pihak yang menurutnya berusaha menggoyahkan pemerintahan. Namun, tuduhan mengenai upaya menciptakan kerusuhan maupun memengaruhi pejabat tetap perlu dibedakan dari fakta yang telah terbukti secara hukum. Di tengah dinamika politik nasional, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas, melindungi kebebasan berpendapat, dan memastikan penegakan hukum berlangsung secara adil. Prabowo berharap dukungan serta kerja sama berbagai elemen masyarakat dapat membantu pemerintah menjalankan agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.